Gubernur Kalsel Raih The Sraya Recognition, Pembangunan Inklusif Jadi Sorotan
Banua Tv, Jakarta – Komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam mendorong pemberdayaan perempuan dan pembangunan yang inklusif mendapat apresiasi di tingkat nasional.
Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin menerima The Sraya Recognition for Women Empowerment & Inclusive Growth dalam rangkaian Apresiasi Perempuan B
erpengaruh (APB) Sraya Nusantara 2026 di Jakarta, Jumat (11/9/2026).
Penghargaan yang diselenggarakan media nasional diadona.id tersebut diberikan kepada kepala daerah laki-laki yang dinilai memiliki kebijakan yang berdampak bagi perempuan dan masyarakat rentan.
Bagi Pemprov Kalsel, apresiasi tersebut mencerminkan arah kebijakan pembangunan yang menempatkan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, penguatan UMKM, serta perluasan akses pendidikan dan layanan dasar sebagai bagian dari pembangunan daerah.
Gubernur Kalsel H. Muhidin diwakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan, Muhamad Muslim, saat menerima penghargaan dari CEO Dream & Diadona, Diana Airin.
“Banyak program prioritas dari Gubernur H. Muhidin yang fokus pada perempuan, khusunya di bidang pendidikan, kesehatan, dan UMKM. Penghargaan ini adalah bukti komitmen kami untuk pembangunan yang memberdayakan perempuan sesuai semangat Bekerja Bersama Merangkul Semua,” terang Muhidin yang diwakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan, Muhamad Muslim, sesaat setelah menerima penghargaan dari CEO Dream & Diadona, Diana Airin.
Bagi Pemprov Kalsel, pembangunan inklusif tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, tetapi juga bagaimana manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat dengan kondisi dan kebutuhan yang berbeda.
Sejumlah agenda dalam 10 Janji Gubernur memiliki keterkaitan dengan kehidupan perempuan dan keluarga. Penguatan ketahanan pangan dan ekonomi kreatif, misalnya, menjadi ruang bagi berkembangnya UMKM yang banyak digerakkan perempuan.
Sementara itu, peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial diarahkan untuk memperkuat kualitas hidup masyarakat, termasuk ibu dan anak.
Program Paket A, B, dan C juga menjadi salah satu upaya membuka kesempatan pendidikan kesetaraan bagi masyarakat, termasuk perempuan di wilayah pelosok.
Di bidang konektivitas, pembangunan infrastruktur seperti Jembatan Pulau Laut diproyeksikan memperkuat hubungan antarwilayah sekaligus membuka akses terhadap pasar dan aktivitas ekonomi bagi masyarakat serta pelaku UMKM di kawasan kepulauan.
Pendekatan tersebut menempatkan pembangunan tidak semata pada capaian fisik, tetapi juga pada terbukanya akses dan kesempatan bagi masyarakat.
Komitmen pembangunan inklusif juga diwujudkan melalui penguatan perlindungan perempuan dan anak.
Pada 27 Juli 2026, Pemprov Kalsel bersama Polda Kalsel, Kementerian Agama, instansi terkait, dan 21 perguruan tinggi menandatangani nota kesepahaman untuk membentuk forum bersama pencegahan dan penanganan kekerasan serta kejahatan siber terhadap perempuan dan anak di perguruan tinggi, satuan pendidikan, dan pondok pesantren.
Langkah tersebut diarahkan untuk memperkuat perlindungan di tengah berkembangnya berbagai risiko di ruang digital, mulai dari cyberbullying, pelecehan seksual berbasis elektronik, penyalahgunaan data pribadi, hingga penipuan digital.
“Kita ingin memberikan edukasi kepada generasi muda mengenai bahaya kekerasan maupun penyalahgunaan teknologi digital,” tegas Muhidin.
Kolaborasi lintas sektor kemudian menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan dan penanganan persoalan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak.
Pembangunan inklusif juga diarahkan dengan memberikan ruang partisipasi kepada anak. Dalam peringatan Hari Anak Nasional 2026 di Banjarbaru, Pemprov Kalsel memberikan kesempatan kepada anak untuk menyampaikan aspirasi melalui Suara Anak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
Aspirasi tersebut menjadi gambaran kebutuhan, keinginan, dan kekhawatiran anak berkaitan dengan pemenuhan hak serta perlindungan khusus.
Pelibatan anak diharapkan dapat mendukung pembangunan yang lebih partisipatif, inklusif, tepat sasaran, dan ramah anak.
Muhidin menegaskan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama.
“Setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal. Dengan semangat bekerja bersama dan merangkul semua, kita wujudkan Kalimantan Selatan yang semakin maju, sejahtera, dan ramah anak.”
Pemberdayaan perempuan dan pembangunan inklusif di Kalsel diarahkan melalui keterkaitan berbagai sektor, mulai dari pendidikan, ekonomi, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, hingga keamanan.
Penguatan peran perempuan dipandang berkaitan dengan ketahanan keluarga dan ekonomi masyarakat. Sementara perlindungan anak menjadi bagian dari upaya menyiapkan generasi masa depan.
Pendidikan yang lebih terbuka dapat memperluas kesempatan masyarakat, sedangkan konektivitas antarwilayah dapat membuka akses terhadap aktivitas ekonomi.
Penghargaan The Sraya Recognition menjadi apresiasi terhadap arah kebijakan tersebut sekaligus pengingat bahwa pembangunan perlu memastikan manfaat dan kesempatan dapat dijangkau lebih luas oleh masyarakat.
Semangat tersebut sejalan dengan komitmen Pemprov Kalsel untuk bekerja bersama dan merangkul semua, sehingga kemajuan daerah tidak hanya tercermin melalui pertumbuhan, tetapi juga melalui semakin luasnya kesempatan masyarakat untuk hidup, belajar, bekerja, berkembang, dan mendapatkan perlindungan.
