Lebih dari 200 Sanksi Diterbitkan, Pertamina Perketat Pengawasan SPBU se-Kalimantan
Banua Tv,Balikpapan – Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan memperketat pengawasan terhadap operasional dan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Kalimantan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran sekaligus menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Pengawasan yang dilakukan sepanjang Januari hingga 31 Agustus 2026 telah menghasilkan lebih dari 200 surat pembinaan dan sanksi terhadap 160 SPBU di wilayah Kalimantan.
Jumlah surat tersebut lebih banyak dibandingkan jumlah SPBU karena satu lembaga penyalur dapat menerima lebih dari satu surat berdasarkan jenis temuan maupun hasil evaluasi pada periode berbeda.
Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Edi Mangun, mengatakan pengawasan dilakukan secara berkelanjutan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak masyarakat sekaligus memastikan pelayanan SPBU berjalan sesuai ketentuan.
“Pengawasan kami lakukan secara berkelanjutan untuk memastikan pelayanan di SPBU berjalan tertib dan sesuai ketentuan. Apabila ditemukan hal yang perlu diperbaiki, kami tindak lanjuti melalui langkah pembinaan maupun penegakan aturan secara proporsional. Tujuannya agar penyaluran BBM bersubsidi tetap tepat sasaran dan disalurkan kepada masyarakat yang berhak,” ujar Edi.
Pelanggaran yang menjadi perhatian dalam pemeriksaan antara lain penggunaan QR Code yang tidak sesuai dengan kendaraan terdaftar, penyaluran BBM subsidi yang tidak sesuai peruntukan, pelayanan konsumen nonkendaraan tanpa surat rekomendasi, hingga ketidaksesuaian prosedur dan standar operasional SPBU.
Atas berbagai temuan tersebut, Pertamina memberikan tindakan sesuai tingkat pelanggaran. Bentuknya mulai dari surat teguran dan peringatan, kewajiban melakukan perbaikan operasional, hingga penghentian sementara operasional.
Pertamina menilai pemberian sanksi tidak semata-mata bertujuan memberikan hukuman, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperbaiki pengelolaan SPBU agar semakin tertib dan profesional.
“Penindakan merupakan bagian dari upaya perbaikan yang berkelanjutan. Karena itu, setiap SPBU kami dorong untuk terus melakukan evaluasi dan pembenahan, baik dari sisi operasional, kepatuhan terhadap ketentuan, keselamatan kerja, maupun kualitas pelayanan, sehingga standar layanan kepada konsumen dapat terus terjaga dan ditingkatkan,” jelas Edi.
Selain memeriksa penyaluran BBM subsidi, pengawasan juga mencakup prosedur penerimaan dan pembongkaran BBM, pencatatan administrasi, kualitas dan kuantitas produk, kelengkapan sarana keselamatan, serta pemenuhan standar pelayanan di SPBU.
Pemantauan transaksi secara digital juga menjadi bagian dari penguatan pengawasan. Pertamina turut berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk memastikan indikasi pelanggaran dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.
Di sisi lain, Pertamina memastikan proses pembinaan dan pemberian sanksi tetap dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan keberlangsungan pelayanan serta kebutuhan energi masyarakat.
Pengelola SPBU pun diminta menjalankan kegiatan secara profesional dan mematuhi seluruh ketentuan. Masyarakat juga diimbau menggunakan BBM subsidi sesuai peruntukan serta melaporkan apabila menemukan indikasi penyalahgunaan melalui Pertamina Contact Center 135.
“Komitmen kami adalah memastikan penyaluran BBM berlangsung tertib, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk itu, pengawasan akan terus diperkuat dan setiap pelanggaran akan ditangani melalui mekanisme yang telah ditetapkan, sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tutup Edi.
