Pemkab Kotabaru Perkuat Kesiapsiagaan Hadapi Ancaman Karhutla dan Kekeringan
Banua Tv,Kotabaru – Pemerintah Kabupaten Kotabaru melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta bencana kekeringan yang berpotensi terjadi selama musim kemarau.
Upaya tersebut dilakukan melalui Rapat Koordinasi Kedaruratan Bencana Karhutla dan Bencana Kekeringan di Kabupaten Kotabaru yang digelar di Aula Bamega, Selasa (8/9/2026).
Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru, H. Eka Saprudin, AP., M.AP., mewakili Bupati Kotabaru membuka kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, ia mengatakan musim kemarau menjadi indikasi munculnya dua ancaman bencana yang perlu diantisipasi secara bersama-sama.
“Kita ketahui bersama bahwa kita sudah memasuki musim kemarau tahun ini yang merupakan indikasi ancaman, baik itu bencana kebakaran hutan dan lahan, maupun bencana kekeringan. Dampaknya tidak hanya krisis air bersih bagi masyarakat dan sektor pertanian, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya karhutla yang dapat merusak ekosistem, meningkatkan polusi udara, serta berdampak pada sektor kesehatan dan perekonomian daerah,” ucapnya.
Menurut Eka, persoalan kekeringan menjadi perhatian serius karena kebutuhan air bersih masyarakat harus tetap terpenuhi selama musim kemarau.
Ia menyebut Kabupaten Kotabaru selama ini identik dengan persoalan keterbatasan air. Karena itu, pemerintah daerah terus berupaya mencari dan mengembangkan sumber-sumber air baku yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya di wilayah Pulau Laut.
Eka meyakini masih terdapat potensi sumber air baku di wilayah seberang yang dialiri sungai-sungai besar. Namun, kondisi kemarau panjang tetap dapat memengaruhi ketersediaan air dan menimbulkan persoalan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat.
“Kita punya peralatan karhutla dan mobil, tetapi sumber airnya tidak ada dan ini menjadi permasalahan,” tegasnya.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan kesiapan personel dan armada. Ketersediaan sumber air juga menjadi faktor penting yang perlu dipersiapkan dalam menghadapi kebakaran lahan.
Karena itu, Eka mengajak seluruh pihak untuk memperkuat koordinasi dan sinergi, baik pemerintah daerah, pihak swasta, aparat maupun masyarakat. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk mencegah karhutla dan kekeringan berkembang menjadi bencana yang lebih luas.
Ia berharap rapat koordinasi tersebut mampu menghasilkan langkah konkret dan strategi bersama dalam menghadapi potensi karhutla serta kekeringan di Kabupaten Kotabaru.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kotabaru, Hj. Melinda Ratna Agustina, S.STP., M.IP., mengatakan rapat koordinasi dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
Kegiatan tersebut diikuti sekitar 80 peserta dari unsur terkait yang memiliki peran dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Kotabaru.
Melinda menjelaskan, Kabupaten Kotabaru saat ini telah berstatus siaga darurat. Sejalan dengan status tersebut, BPBD meningkatkan kewaspadaan dan mempersiapkan berbagai sumber daya yang diperlukan dalam menghadapi potensi bencana.
Selain kesiapan sumber daya, BPBD juga terus memperkuat komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya pencegahan dan mitigasi bencana.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemkab Kotabaru berharap kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau dapat semakin kuat. Sinergi lintas sektor diharapkan mampu mempercepat penanganan apabila terjadi karhutla maupun kekeringan sekaligus meminimalkan dampaknya terhadap masyarakat, lingkungan dan perekonomian daerah.
