Pemkab Kotabaru Susun SOP Geopark Saijaan Bersujud, Peran Setiap SKPD Bakal Diperjelas
Banua Tv,Kotabaru – Pengembangan Geopark Saijaan Bersujud di Kabupaten Kotabaru mulai diperkuat dari sisi tata kelola. Pemerintah Kabupaten Kotabaru tengah menyusun standar operasional prosedur (SOP) untuk memperjelas peran masing-masing perangkat daerah dalam mengelola dan mengembangkan kawasan geopark.
Penyusunan SOP tersebut dibahas dalam rapat tata kelola geopark dan pengenalan Geosite Tumpang 2 yang berlangsung di Ruang Kerja Asisten Administrasi Umum Lantai III Setda Kotabaru, Selasa (1/9/2026).
Setelah rapat, kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan langsung ke Geosite Tumpang 2. Peninjauan dilakukan untuk melihat potensi sekaligus karakter geosite yang lokasinya relatif dekat dengan pusat perkantoran Pemerintah Kabupaten Kotabaru.
Asisten Administrasi Umum Kotabaru, Anang Muhammad Zen, mengatakan penyusunan SOP diperlukan agar pembagian tugas antarperangkat daerah dalam pengembangan geopark menjadi lebih jelas.
Menurutnya, langkah tersebut juga sejalan dengan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 75 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Geopark yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas perangkat daerah.
“Melalui bagian organisasi perlu ada SOP sehingga menegaskan siap atau SKPD mana mengerjakan apa sesuai dengan amanah dan kewenangannya,”ujar Zen.
Ia menjelaskan, pengembangan geopark tidak bisa hanya mengandalkan satu perangkat daerah. Potensi geologi, lingkungan, pendidikan, pariwisata, ekonomi masyarakat hingga infrastruktur membutuhkan penanganan yang saling terhubung.
Karena itu, SOP diharapkan menjadi acuan agar setiap perangkat daerah mengetahui tugas dan kewenangannya, sehingga pengembangan Geopark Saijaan Bersujud dapat berjalan lebih terkoordinasi.
Selain membahas tata kelola, kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan untuk mengenalkan potensi Geosite Tumpang 2 kepada para peserta. Kawasan ini menjadi salah satu bagian dari Geopark Saijaan Bersujud dan saat ini turut dikembangkan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotabaru sebagai salah satu destinasi wisata daerah.
Kepala Bagian Organisasi Setda Kotabaru, M. Octo Brahma Yogayana, menjelaskan penyusunan SOP mengacu antara lain pada PermenPAN-RB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah serta PermenPAN-RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
Pada tahap awal, terdapat empat SOP yang diusulkan untuk mendukung tata kelola geopark.
Keempatnya meliputi SOP perencanaan dan penganggaran kolaboratif antarinstansi, SOP pembentukan dan operasional tim koordinasi geopark, SOP kolaborasi pendanaan dan sinergi dunia usaha melalui tanggung jawab sosial dunia usaha serta sumber pembiayaan kreatif, dan SOP pemantauan, evaluasi serta pelaporan pengembangan geopark melalui dashboard.
Yoga menegaskan, penyusunan SOP saat ini masih berfokus pada aspek tata kelola dan belum masuk pada teknis pengembangan tiga pilar geopark.
Pada tahap awal, perumusan kebijakan dan koordinasi berada pada kewenangan Bupati dan Sekretaris Daerah. Sementara pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja nantinya turut didukung oleh Sekretaris Daerah.
Adapun pengembangan teknis tiga pilar geopark akan melibatkan sejumlah perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
Dalam pengenalan Geosite Tumpang 2, peserta juga memperoleh pemahaman mengenai nilai ilmiah kawasan tersebut sebagai bagian dari bentang alam dan sejarah geologi Kabupaten Kotabaru.
Melalui tata kelola yang lebih terstruktur, Pemkab Kotabaru berharap pengembangan Geopark Saijaan Bersujud tidak hanya menjadi penggerak sektor pariwisata, tetapi juga mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Pengembangan geosite diharapkan dapat menjadi sarana edukasi, memperkuat kolaborasi antarsektor, membuka peluang ekonomi masyarakat sekaligus menjaga warisan geologi Kabupaten Kotabaru agar tetap lestari dan dapat dinikmati generasi mendatang.
