Jangan Tunggu Persoalan Membesar, Sirajoni Tekankan Pentingnya Antisipasi Sejak Dini
Banua Tv, Banjarbaru – Pemerintah Kota Banjarbaru didorong tidak menunggu sebuah persoalan berkembang menjadi lebih besar sebelum mengambil tindakan. Pengawasan sejak dini dinilai menjadi kunci, baik dalam mengendalikan pembangunan dan tata ruang maupun menghadapi ancaman bencana.
Pesan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni, dalam Rapat Koordinasi Pimpinan Perangkat Daerah di Aula Gawi Sabarataan Pemko Banjarbaru, Senin (7/9/2026).
Sirajoni menilai, persoalan tata ruang harus menjadi perhatian serius karena pembangunan yang tidak sesuai peruntukan akan semakin sulit ditangani apabila sudah terlanjur berkembang.
Menurutnya, kesepakatan mengenai tata ruang harus diikuti dengan pengawasan di lapangan. Karena itu, Dinas PUPR diminta rutin melakukan pengecekan dan evaluasi terhadap perkembangan pembangunan di wilayah Banjarbaru.
Keterbatasan jumlah personel, lanjut Sirajoni, perlu diatasi dengan melibatkan camat dan lurah. Aparatur kewilayahan diminta menjadi mata dan telinga pemerintah untuk mendeteksi sejak awal apabila terdapat perkembangan pembangunan yang berpotensi menimbulkan persoalan.
“Kalau sudah terbangun dan sudah beroperasi, akan lebih sulit untuk kita tutup,” ujarnya.
Hal tersebut juga menjadi bagian dari pembahasan mengenai persoalan peternakan babi yang selama ini mendapat perhatian Pemko Banjarbaru. Sirajoni meminta penanganannya tidak hanya dilihat dari persoalan yang muncul, tetapi juga dari kesesuaian lokasi dan aspek tata ruang sehingga tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
Pengawasan juga diminta diperkuat oleh Satpol PP. Personel di lapangan diharapkan lebih aktif melakukan pengecekan, evaluasi dan penindakan terhadap berbagai perkembangan yang tidak sesuai aturan.
Bagi Sirajoni, langkah tersebut semakin penting mengingat Banjarbaru memiliki posisi strategis sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan. Pertumbuhan kota harus diikuti dengan kemampuan pemerintah mengantisipasi berbagai persoalan sebelum berkembang menjadi lebih kompleks.
Tidak hanya persoalan tata ruang, kesiapan menghadapi bencana juga menjadi perhatian dalam rakor tersebut.
Dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), wilayah yang memiliki potensi terdampak diminta segera dipetakan. Pemetaan tersebut diperlukan agar pemerintah dapat mengetahui kebutuhan penanganan, termasuk akses menuju lokasi serta ketersediaan sumber air.
“Intinya untuk kebakaran ini adalah air,” katanya.
Sementara menghadapi potensi banjir akibat perubahan musim, pemerintah juga diminta tidak bersikap pasif. Berbagai langkah pencegahan perlu dilakukan sebelum bencana terjadi agar dampaknya dapat ditekan.
“Walaupun ini bencana yang disebabkan karena alam, kita jangan hanya diam berpasrah diri, tapi kita harus berusaha,” ujarnya.
Penguatan koordinasi antarlembaga turut menjadi bagian dari tindak lanjut rapat. BPBD, Damkar dan Satpol PP didorong terus memperkuat sinergi dalam menghadapi potensi karhutla maupun persoalan lain yang membutuhkan respons cepat.
Rapat tersebut diikuti jajaran pimpinan perangkat daerah, camat, lurah dan pejabat terkait di lingkungan Pemko Banjarbaru.
Melalui penguatan pengawasan dan koordinasi tersebut, Pemko Banjarbaru berupaya membangun pola kerja yang lebih preventif, yakni mengenali potensi persoalan sejak awal dan mengambil langkah sebelum dampaknya semakin sulit dikendalikan.
