Bukan Sekadar Angka 100, Ini Rahasia Banjarbaru Puncaki IKADA Kanreg VIII
Banua Tv,Banjarbaru – Nilai sempurna 100,00 yang mengantarkan Pemerintah Kota Banjarbaru menjadi peringkat pertama Indeks Kualitas Data (IKADA) se-Kantor Regional (Kanreg) VIII ternyata bukan capaian yang diraih dalam waktu singkat.
Di balik predikat “Sangat Tinggi” tersebut terdapat rangkaian proses pengelolaan data kepegawaian yang dilakukan secara konsisten, mulai dari kepatuhan terhadap Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), pemutakhiran data ASN, kedisiplinan menggunakan aplikasi MyASN hingga dukungan pimpinan daerah.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Banjarbaru, Slamet Riyadi, menyebut kepatuhan terhadap aturan menjadi fondasi utama dalam menjaga kualitas data kepegawaian.
“Faktor utama Banjarbaru mendapatkan nilai sempurna ini tentunya karena BKPSDM Kota Banjarbaru dalam mengelola manajemen kepegawaian selalu patuh dengan ketentuan. Selalu memperhatikan NSPK, yaitu Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria,” ucap Slamet, Rabu (12/8/2026).
Kepatuhan tersebut memastikan data ASN yang dikelola tetap akurat, lengkap dan menggambarkan kondisi sebenarnya.
Namun, pengelolaan data kepegawaian tidak hanya bergantung pada kerja BKPSDM. Kedisiplinan setiap ASN dalam memastikan data pribadinya tetap mutakhir juga menjadi bagian penting dari rantai pengelolaan tersebut.
Dukungan pimpinan daerah turut memperkuat konsistensi tersebut. Wali Kota Banjarbaru Hj. Erna Lisa Halaby disebut terus menekankan pentingnya pengelolaan kepegawaian sesuai regulasi.
“Tentunya hasil sempurna tersebut mendapat dukungan yang luar biasa dari Ibu Wali Kota terkait dengan manajemen kepegawaian. Beliau selalu menekankan dan berpesan harus mematuhi ketentuan yang ada, harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pengelolaan kepegawaian,” ujarnya.
Perhatian terhadap kualitas data juga diarahkan langsung kepada ASN. Setiap pegawai dituntut proaktif memperbarui informasi terkait riwayat pendidikan, pelatihan maupun pengembangan kompetensi melalui sistem digital.
Artinya, ketika seorang ASN menyelesaikan pendidikan, mengikuti diklat atau menjalani tugas belajar, informasi tersebut tidak berhenti pada dokumen fisik. Data dan dokumen pendukung harus diperbarui dalam sistem agar riwayat kepegawaian tetap tercatat.
“Jadi ketika kawan-kawan ASN itu melaksanakan diklat, pendidikan, baik itu tugas belajar dan sebagainya. Setelah selesai harus melaporkan dan meng-upload hasil studi tersebut, hasil diklat tadi kepada aplikasi MyASN, harus di-upload di dalam sistem itu,” jelas Slamet.
Kedisiplinan tersebut menjadi semakin penting seiring transformasi layanan kepegawaian yang semakin mengandalkan sistem digital.
Berbagai layanan kepegawaian kini telah terintegrasi dengan sistem yang dibangun Badan Kepegawaian Negara (BKN). Akurasi data pun menjadi salah satu faktor penting agar pelayanan dapat berjalan tanpa hambatan.
“Dengan adanya ranking tertinggi ini, kita dalam mengelola kepegawaian lebih dimudahkan karena semua pelayanan kepegawaian sekarang by system. Ketika ada yang tidak sesuai dengan sistem yang dibangun oleh BKN, maka pastinya dalam pengelolaan manajemen kepegawaian akan ada hambatan,” tuturnya.
Dari sini, nilai 100,00 IKADA Banjarbaru dapat dilihat bukan sekadar sebagai pencapaian angka. Nilai tersebut merupakan hasil dari sejumlah proses yang saling berkaitan.
Kepatuhan terhadap NSPK menjadi dasar, dukungan pimpinan memperkuat pelaksanaan, sementara kedisiplinan ASN dalam memperbarui data menjadi bagian penting untuk menjaga akurasi informasi.
Sistem digital kemudian menjadi instrumen yang mengintegrasikan seluruh data tersebut sehingga dapat digunakan dalam berbagai layanan manajemen kepegawaian.
Capaian tersebut sekaligus menunjukkan bahwa kualitas data ASN merupakan tanggung jawab bersama. Ketelitian pengelola kepegawaian harus berjalan beriringan dengan kesadaran setiap ASN untuk memastikan data mereka selalu diperbarui.
Ke depan, BKPSDM Kota Banjarbaru tidak ingin capaian tersebut berhenti sebagai prestasi sesaat. Predikat terbaik akan dipertahankan melalui peningkatan ketelitian dalam setiap proses pengelolaan kepegawaian.
Salah satu perhatian yang akan diperkuat adalah proses penerimaan usulan mutasi ASN dari luar daerah. BKPSDM akan memastikan setiap usulan diperiksa secara lebih selektif agar kualitas data dan proses manajemen kepegawaian tetap terjaga.
“Target ke depannya kita tentunya harus selalu mempertahankan predikat tersebut. Kita mengharapkan kepada kawan-kawan pengelolaan kepegawaian harus lebih selektif dan teliti ketika menerima usulan mutasi ASN dari luar Banjarbaru, baik itu dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat,” pungkasnya.
Dengan demikian, nilai 100,00 IKADA menjadi cerminan dari budaya kerja yang menempatkan kepatuhan, ketelitian dan pembaruan data sebagai bagian penting dalam pelayanan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
