RSD Idaman Banjarbaru Tegaskan Kasus TPPO Bayi Terjadi di Luar Lingkup Pelayanan Rumah Sakit
Banua Tv,Banjarbaru – Manajemen Rumah Sakit Daerah (RSD) Idaman Banjarbaru menegaskan bahwa dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan korban bayi perempuan berusia 10 hari tidak berkaitan dengan pelayanan rumah sakit.
Kasus tersebut disebut merupakan tindakan pribadi oknum bidan berinisial MM (35) yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka bersama mantan suaminya, RT (44) oleh Kepolisian Resor (Polres) Banjarbaru.
Pernyataan tersebut disampaikan Juru Bicara RSD Idaman Banjarbaru, Muhammad Abrar, sebagai tanggapan atas kasus yang saat ini tengah ditangani aparat kepolisian.
Abrar menjelaskan bahwa ibu dan bayi memang sempat menjalani proses persalinan di RSD Idaman Banjarbaru. Selama berada di rumah sakit, seluruh pelayanan medis mulai dari proses persalinan, perawatan hingga pasien diperbolehkan pulang telah dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.
Ia menegaskan, dugaan tindak pidana yang kini diproses oleh kepolisian terjadi di luar lingkup pelayanan rumah sakit dan tidak berkaitan dengan prosedur maupun sistem pelayanan yang diberikan kepada pasien.
“Pelayanan yang diberikan kepada ibu dan bayi selama berada di RSD Idaman Banjarbaru telah dilaksanakan sesuai standar pelayanan yang berlaku. Dugaan tindak pidana tersebut merupakan tindakan pribadi oknum dan tidak terkait dengan pelayanan rumah sakit,” tegas Abrar.
Manajemen RSD Idaman Banjarbaru juga menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan siap bersikap kooperatif apabila diperlukan dalam proses penyelidikan maupun penyidikan oleh aparat penegak hukum.
Selain itu, pihak rumah sakit mengimbau masyarakat agar tidak mengaitkan kasus tersebut dengan kualitas pelayanan kesehatan di RSD Idaman Banjarbaru, mengingat seluruh pelayanan medis diberikan secara profesional sesuai ketentuan yang berlaku.
RSD Idaman Banjarbaru menegaskan komitmennya untuk terus memberikan pelayanan kesehatan yang aman, profesional, dan berorientasi pada keselamatan pasien, sekaligus mendukung sepenuhnya proses penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
