DPRD dan Pemkab Balangan Sepakati Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025
Banua Tv,Balangan – Kesepakatan antara DPRD Kabupaten Balangan dan Pemerintah Kabupaten Balangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi langkah penting dalam memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Persetujuan bersama tersebut juga menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk terus menjaga tata kelola keuangan yang transparan di tengah tantangan fiskal nasional.
Kesepakatan dicapai dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Balangan yang berlangsung pada Senin (13/7/2026), setelah melalui proses pembahasan antara legislatif dan eksekutif.
Wakil Bupati Balangan, Akhmad Fauzi, menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur DPRD yang telah menyelesaikan pembahasan hingga tercapai persetujuan bersama.
“Kami menyampaikan, apresiasi kepada pimpinan, fraksi, panitia khusus, dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Balangan atas pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 hingga mencapai persetujuan bersama,” kata Akhmad Fauzi.
Menurutnya, berbagai masukan dan rekomendasi yang diberikan DPRD selama pembahasan menjadi bagian dari penyempurnaan dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
Ia juga mengungkapkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025 kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Capaian tersebut dinilai mencerminkan konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan.
Meski demikian, pemerintah daerah tetap menghadapi tantangan akibat penyesuaian kebijakan fiskal nasional serta perubahan transfer ke daerah. Karena itu, seluruh perangkat daerah didorong untuk memanfaatkan anggaran secara lebih efektif dan efisien.
“Kita harus bekerja lebih cerdas, efektif, dan efisien agar anggaran yang tersedia benar-benar mampu mendukung percepatan pembangunan serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Balangan,” lanjutnya.
Wakil Bupati berharap sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan terus diperkuat agar tata kelola pemerintahan yang baik dapat berjalan seiring dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang berkelanjutan.
