Pemprov Kalsel Prioritaskan Penanganan Banjir Terintegrasi, Sodetan hingga Normalisasi Sungai Disiapkan
Banua Tv, Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya dalam penanganan banjir secara terintegrasi sebagai salah satu prioritas dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Hal tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2026 di Banjarbaru, Selasa (7/4/2026).
Dalam sambutannya, Gubernur menyoroti karakteristik banjir di Kalimantan Selatan yang dipengaruhi oleh fenomena pasang surut air laut (rob) dan intensitas hujan tinggi, sehingga memerlukan penanganan lintas wilayah dan lintas sektor.
“Kita melihat bahwa banjir di Kalimantan Selatan itu berbeda karena dipengaruhi oleh rob dan hujan ekstrem. Ketika keduanya terjadi bersamaan, maka dampaknya sangat besar seperti yang kita alami tahun ini,” ujar Gubernur Muhidin.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah merancang sejumlah program, di antaranya pengerukan Sungai Alalak untuk memperlancar aliran air menuju Sungai Barito, serta pembangunan sudetan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara sepanjang kurang lebih 40 kilometer.
“Sodetan ini menjadi solusi penting. Memang kemampuan daerah terbatas, tapi kita akan kolaborasi dengan pemerintah pusat dan balai. Tanpa kerja sama, sulit untuk menyelesaikan masalah banjir secara cepat,” jelasnya.
Selain itu, pengerukan Sungai Bakau menuju Sungai Buluh di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sepanjang 30 kilometer juga telah dilakukan sebagai bagian dari upaya pengendalian banjir.
Gubernur menegaskan bahwa seluruh program tersebut harus terintegrasi dalam dokumen perencanaan daerah serta disinergikan antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintah pusat.
“Penanganan banjir tidak bisa parsial. Harus terencana, terintegrasi, dan didukung semua pihak agar hasilnya maksimal dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.
