Pemprov Kalsel Buka Lelang Jabatan, Dua Posisi Strategis Diperebutkan
Banua Tv, Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan resmi membuka seleksi terbuka atau lelang jabatan untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama.
Langkah itu diambil sebagai upaya mengisi kekosongan jabatan sekaligus mempercepat kinerja pemerintahan dan pembangunan daerah.
Kepala BKD Kalsel, Noryadi menjelaskan bahwa pendaftaran telah dibuka sejak 26 Maret hingga 9 April 2026. Pada tahap awal, terdapat dua posisi strategis yang menjadi prioritas pengisian.
“Sesuai arahan pimpinan, kita membuka untuk saat ini dua jabatan dulu, yaitu Kepala Biro Organisasi dan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa,” ujar Noryadi di Banjarbaru, Jumat (27/3/2026).
Ia menegaskan, proses seleksi akan dilaksanakan secara transparan dan profesional dengan melibatkan berbagai pihak kompeten. Selain seleksi administrasi, peserta juga akan mengikuti tahap assessment yang bekerja sama dengan lembaga penilaian kompetensi dari Biro Pembinaan Karier Staf Sumber Daya Manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia (SSDM POLRI).
Tak hanya itu, peserta juga akan menjalani penilaian kompetensi bidang serta wawancara oleh panitia seleksi yang diketuai Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, melibatkan unsur akademisi, profesional, hingga perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalsel.
Seleksi ini terbuka luas bagi ASN, baik dari lingkungan Pemprov Kalsel maupun pemerintah kabupaten/kota. Persyaratan utama di antaranya berstatus PNS, telah menduduki jabatan Administrator atau Jabatan Fungsional Ahli Madya minimal dua tahun, serta memiliki pangkat minimal Pembina (IV/a), sesuai ketentuan dalam pengumuman resmi.
Noryadi menegaskan tidak ada pembatasan jumlah pelamar dalam seleksi ini. Seluruh ASN yang memenuhi syarat dipersilakan untuk mengikuti proses pendaftaran secara daring melalui platform ASN Karier BKN.
“Kami tidak membatasi kuota pelamar. Silakan bagi ASN yang memenuhi syarat untuk mendaftar seleksi terbuka ini secara online melalui ASN Karier BKN,” tambahnya.
Pengisian jabatan ini diharapkan mampu memperkuat kinerja organisasi perangkat daerah. Dengan terisinya jabatan secara definitif, koordinasi dan pelaksanaan program kerja diyakini akan berjalan lebih optimal.
“Harapan kami tentu dalam mendukung tugas-tugas pemerintah Pemprov Kalsel, agar segera dilakukan pengisian jabatan yang kosong tersebut untuk percepatan pembangunan di Kalimantan Selatan. Karena SKPD atau Biro-biro ini adalah pendukung kebijakan Pak Gubernur dalam menunjang visi-misi beliau,” pungkasnya.
