Kolaborasi Pemerintah–Swasta Hadirkan Perumahan Siap Huni untuk Petugas Kebersihan di HSS
Banua Tv – Sinergi pemerintah pusat dan daerah bersama sektor swasta terus diperkuat untuk menjawab kebutuhan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Salah satu wujud konkret kolaborasi tersebut adalah program Rumah Inti Tumbuh Konvensional (RITK) atau rumah berbasis komunitas yang akan di-launching pada 5 Februari 2026 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Kalimantan Selatan.
Program ini melibatkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Direktorat Kawasan Permukiman, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, serta Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan dukungan berbagai pihak melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan BUMN.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan, Rahmiyanti Janoezir menyebutkan bahwa RITK ini menjadi proyek percontohan pertama di Kalimantan Selatan yang mengusung konsep kolaboratif berbasis komunitas.
“Rumah komunitas ini dibangun melalui kolaborasi berbagai pihak. Pemerintah Kabupaten HSS, Pemprov Kalsel, perusahaan melalui CSR, serta PLN ikut berkontribusi dalam pembangunan kawasan perumahan ini,” ujar Rahmiyanti, Selasa (3/2/2026).
Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berperan menyediakan lahan, akses jalan masuk, serta melakukan pembersihan kawasan. Sementara pembangunan unit rumah didukung oleh dana CSR PT SMF.
“Untuk tahap awal, tahun 2025 telah dibangun sekitar 20 unit rumah dengan total anggaran kurang lebih Rp1,1 miliar dan akan segera di-launching,” jelasnya.
Program tersebut direncanakan berlanjut pada 2026 dengan penambahan sekitar 30 unit rumah melalui dukungan Bank BTN. Tidak hanya fokus pada bangunan rumah, Pemkab HSS juga melengkapi kawasan dengan fasilitas sanitasi, termasuk WC, instalasi air bersih, serta sambungan rumah PDAM.
Dukungan infrastruktur juga datang dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU), khususnya jalan utama kawasan perumahan dengan anggaran sekitar Rp1,3 miliar.
Sementara PLN turut memastikan ketersediaan jaringan listrik agar rumah yang dibangun benar-benar siap huni.
“PLN juga berperan dalam membantu pemasangan jaringan listrik untuk kawasan perumahan ini, sehingga hunian yang dibangun benar-benar siap huni,” tambah Rahmiyanti.
Program RITK ini secara khusus menyasar masyarakat berpenghasilan rendah. Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, penerima manfaat tahap awal adalah para petugas kebersihan yang dinilai telah siap secara administrasi dan peminatan.
“Peruntukan utamanya memang untuk MBR. Di HSS ini kebetulan MBR-nya yg sdh siap terkait peminatan dan usulan adalah para petugas kebersihan. Namun ke depan, tidak menutup kemungkinan program rumah komunitas seperti ini juga diperuntukkan bagi MBR lainnya,” tuturnya.
Melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor, program Rumah Inti Tumbuh Konvensional diharapkan tidak hanya menyediakan hunian layak, tetapi juga menjadi model pembangunan perumahan berkelanjutan yang dapat direplikasi di daerah lain di Kalimantan Selatan.
