Transformasi Digital hingga Pengawasan Pesisir, Imigrasi Gorontalo Tegaskan Arah Strategis di Hari Bhakti ke-76
Banua Tv, Gorontalo – Peringatan Hari Bhakti Imigrasi ke-76 dimanfaatkan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo sebagai momentum refleksi sekaligus penegasan arah kebijakan strategis dalam menghadapi tantangan pelayanan publik dan pengawasan keimigrasian di era modern.
Mengusung tema nasional “Imigrasi Berbakti untuk Indonesia Maju”, Imigrasi Gorontalo menegaskan komitmennya pada percepatan transformasi digital, penguatan kualitas sumber daya manusia, serta sinergi lintas sektor.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo, Josua Pahala Martua menegaskan bahwa Hari Bhakti Imigrasi tidak sekadar peringatan seremonial, melainkan menjadi ruang evaluasi kinerja sekaligus pijakan menyusun langkah ke depan yang lebih adaptif dan profesional.
Menurut Josua, dinamika global, perkembangan teknologi, serta meningkatnya mobilitas manusia lintas negara menuntut institusi keimigrasian untuk terus berbenah agar mampu memberikan pelayanan prima sekaligus menjaga kedaulatan negara.
Salah satu fokus utama yang terus didorong adalah percepatan transformasi digital layanan keimigrasian. Digitalisasi dinilai menjadi pilar reformasi dalam mendukung agenda besar Direktorat Jenderal Imigrasi serta program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.
“Digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Seluruh layanan keimigrasian, mulai dari permohonan paspor hingga pengurusan izin tinggal, kami arahkan agar berbasis sistem digital yang terintegrasi,” ungkap Josua.
Melalui sistem digital, Imigrasi Gorontalo berupaya meminimalkan proses manual yang berpotensi menghambat pelayanan, sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Transformasi ini juga menuntut perubahan pola kerja aparatur agar memiliki kompetensi digital dan komitmen tinggi terhadap pelayanan publik.
“Digitalisasi layanan harus diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia. Oleh karena itu, kami terus mendorong peningkatan kapasitas pegawai agar mampu memberikan pelayanan yang profesional dan berintegritas,” jelasnya.
Selain transformasi digital, Imigrasi Gorontalo juga mengembangkan pendekatan pelayanan yang lebih inklusif melalui program pelayanan paspor simpatik. Program ini menghadirkan layanan jemput bola ke berbagai daerah di Provinsi Gorontalo, khususnya wilayah yang memiliki keterbatasan akses akibat faktor geografis maupun sosial ekonomi.
“Kami ingin kehadiran negara benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Bukan masyarakat yang harus selalu datang ke kantor, tetapi kami yang hadir di tengah mereka,” ujar Josua.
Pelayanan ini mendapat respons positif dari masyarakat, karena selain memudahkan pengurusan dokumen perjalanan, juga menjadi sarana edukasi kebijakan keimigrasian yang benar dan aman.
Pendekatan humanis dalam pelayanan dinilai mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi imigrasi.
Di sisi lain, penguatan pengawasan menjadi perhatian serius Imigrasi Gorontalo, terutama dalam pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Migran (TPPM). Menindaklanjuti arahan pimpinan, Imigrasi Gorontalo menggulirkan program desa pesisir binaan sebagai langkah preventif berbasis masyarakat.
Program ini menyasar wilayah pesisir yang dinilai rawan menjadi jalur keluar masuk migran ilegal. Melalui edukasi dan pendekatan partisipatif, masyarakat dibekali pemahaman terkait risiko, modus, dan dampak perdagangan orang.
“Kami ingin masyarakat menjadi garda terdepan dalam pencegahan TPPM. Edukasi dan kesadaran masyarakat sangat penting agar mereka tidak mudah terjerat bujuk rayu pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” kata Josua.
Sebagai provinsi dengan wilayah perairan yang luas, Gorontalo memiliki tantangan tersendiri dalam pengawasan keimigrasian. Untuk itu, Imigrasi Gorontalo memperkuat kerja sama dengan Pangkalan TNI AL (Lanal) Gorontalomelalui patroli bersama, pertukaran informasi, dan koordinasi penanganan pelanggaran keimigrasian.
“Kedaulatan negara harus dijaga. Setiap warga negara asing yang masuk ke wilayah Indonesia wajib melalui prosedur yang sah dan sesuai dengan ketentuan hukum,” tegasnya.
Menurut Josua, pengawasan keimigrasian tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi lintas instansi agar potensi pelanggaran dapat dicegah sejak dini.
Evaluasi atas dinamika dan pengalaman di lapangan terus dilakukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan ketepatan pengambilan keputusan.
Menghadapi tahun 2026, Imigrasi Gorontalo berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan melalui program nyata yang berkelanjutan dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Sinergitas sudah berjalan dengan baik. Ke depan, kami ingin kolaborasi ini ditingkatkan melalui program bersama yang terencana dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Peringatan Hari Bhakti Imigrasi ke-76 diharapkan menjadi penguat komitmen seluruh jajaran Imigrasi Gorontalo untuk terus berinovasi, meningkatkan profesionalisme, dan mengabdi demi pelayanan publik yang berkeadilan serta Indonesia yang maju, berdaulat, dan bermartabat.
