Banua Tv, Banjar – Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) mengoperasikan dapur umum untuk melayani warga terdampak banjir sejak ditetapkannya status tanggap darurat banjir oleh Bupati Banjar, Senin (30/12/2025).
Kepala Dinsos Kabupaten Banjar, Erny Wahdini mengatakan dapur umum mulai beroperasi sejak hari pertama penetapan status tanggap darurat dan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan makanan masyarakat terdampak, khususnya di Kecamatan Martapura Timur.
“Untuk Martapura Timur, dapur umum melayani sekitar 6.000 masyarakat terdampak banjir,” ujar Erny, Jumat (2/1/2026) sore.
Pengelolaan dapur umum dilakukan secara gotong royong dengan melibatkan berbagai unsur, mulai dari Taruna Siaga Bencana (Tagana), pihak kecamatan, Pramuka, hingga Karang Taruna. Seluruh elemen tersebut terlibat langsung dalam proses memasak dan pendistribusian makanan bagi warga yang terdampak banjir.
Erny menjelaskan, saat ini terdapat tiga dapur umum yang dikelola langsung oleh Pemerintah Kabupaten Banjar. Selain itu, terdapat dapur umum bantuan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan serta dapur umum dari Polda Kalsel yang dijalankan oleh Brimob.
“Dapur umum dari provinsi saat ini berpindah ke Kecamatan Sungai Tabuk, namun tetap kami support logistiknya. Begitu juga dapur umum Brimob, hari ini hingga malam nanti akan kami kirimkan logistik,” jelasnya.
Untuk wilayah Martapura Barat, dapur umum melayani sekitar 5.000 warga per hari. Rencananya, dapur umum di Kecamatan Sungai Tabuk juga akan melayani sekitar 5.000 warga terdampak.
Sementara itu, di wilayah Martapura Kota, dapur umum berlokasi di Desa Pasayangan Barat dan beberapa titik desa lainnya.
Secara keseluruhan, Erny menyebutkan terdapat sekitar enam hingga tujuh titik dapur umum yang logistiknya disuplai oleh Dinas Sosial.
Adapun dapur umum yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) jumlahnya masih bersifat dinamis dan menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.
Menu makanan yang disediakan dapur umum meliputi nasi, mi goreng, telur, sarden, hingga nasi goreng. Pendistribusian makanan dilakukan berdasarkan permintaan dan kebutuhan warga, tidak selalu tiga kali sehari, dengan mempertimbangkan keterbatasan anggaran serta efektivitas penyaluran.
Terkait koordinasi lintas instansi, Erny menegaskan pihaknya terus berkomunikasi dengan BPBD agar distribusi logistik berjalan optimal dan tidak tumpang tindih.
“Kalau logistik kami kurang atau untuk menentukan titik distribusi, kami selalu koordinasi dengan BPBD supaya tidak overlap,” tutupnya.
