Banua Tv, Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kembali memperkuat tata kelola Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan pejabat fungsional di lingkungan Pemprov Kalsel.
Langkah itu menjadi bagian dari upaya penataan organisasi guna mewujudkan birokrasi yang profesional, efektif, dan berbasis kompetensi.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin menyampaikan bahwa pelantikan tersebut merupakan strategi penguatan manajemen ASN agar kinerja pemerintahan semakin optimal dan adaptif terhadap dinamika kebijakan.
“Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan yang kita laksanakan hari ini adalah bagian dari penguatan manajemen ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan,” ujarnya.
Ia menegaskan, para pejabat fungsional yang dilantik harus menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, bekerja secara profesional, serta mampu merespons kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat.
“Ke depan, para pejabat fungsional diharapkan mampu memperkuat kinerja perangkat daerah tempat mereka bertugas serta menjaga kepercayaan pimpinan dan masyarakat melalui kinerja nyata,” tegasnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Selatan, Noryadi menjelaskan bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari penyegaran organisasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor strategis.
“Sebanyak 111 pejabat fungsional resmi dilantik untuk menduduki jenjang jabatan yang lebih tinggi. Para pejabat tersebut berasal dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dengan rincian tenaga kesehatan yang sebagian besar ditempatkan di rumah sakit milik Pemprov Kalsel, tenaga pendidik di lingkungan Dinas Pendidikan, serta tenaga teknis lainnya dengan berbagai spesialisasi fungsional,” tutur Noryadi.
Menurutnya, kenaikan jenjang jabatan harus dijadikan momentum untuk meningkatkan kinerja, disiplin, dan integritas ASN dalam menjalankan tugas pelayanan publik.
“Fokus utama para pejabat tetap diarahkan pada pemberian pelayanan publik yang optimal bagi masyarakat Kalimantan Selatan,” pungkasnya.
Terkait masih adanya sejumlah jabatan struktural eselon II, III, dan IV yang kosong, Noryadi menyampaikan bahwa pemerintah daerah masih menunggu arahan lebih lanjut dari Gubernur Kalimantan Selatan untuk pelaksanaan pelantikan berikutnya.
