Banua Tv, Banjar – Pemerintah Kabupaten Banjar kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional pada peringatan Hari Bhakti PU ke-80 tahun 2025.
Kabupaten Banjar berhasil meraih Peringkat 1 Sutami Awards untuk kategori Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Kinerja Terbaik dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, yang diberikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI.
Penghargaan diserahkan pada acara puncak di Auditorium Kementerian PU, Raden Patah, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (1/12/2025).
Bupati Banjar Saidi Mansyur diwakili Kepala Dinas PUPRP Banjar, Anna Rosida Santi, untuk menerima penghargaan tersebut.
Usai menerima penghargaan, Anna menyampaikan apresiasi kepada pimpinan daerah serta seluruh pihak yang terlibat dalam upaya pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi di Kabupaten Banjar.
“Alhamdulillah, terima kasih atas dukungan Bupati dan Wakil Bupati Banjar serta kontribusi semua pihak. Penghargaan ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi,” ujar Anna.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen memastikan setiap proyek pembangunan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Semoga apa yang kita bangun benar-benar memberikan dampak positif dan memudahkan kehidupan warga Banjar,” ujarnya.
Anna juga menambahkan bahwa capaian itu menjadi bukti konsistensi kinerja Pemkab Banjar dalam sektor konstruksi. Kabupaten Banjar sebelumnya telah meraih penghargaan yang sama pada 2024.
“Ini merupakan kali kedua kita meraih Peringkat 1 Nasional. Konsistensi ini menunjukkan bahwa pembinaan dan pengawasan konstruksi di Kabupaten Banjar berjalan dengan baik, terencana, dan terukur,” terangnya.
Pada ajang Sutami Awards 2025, Kabupaten Banjar menempati posisi pertama, disusul Kota Tangerang Selatan di posisi kedua, serta Kabupaten Bandung di peringkat ketiga.
Sutami Awards merupakan penghargaan nasional yang menilai efektivitas pemerintah daerah dalam mengelola penyelenggaraan jasa konstruksi, mulai dari pembinaan tenaga kerja, penguatan regulasi, hingga pengawasan mutu pembangunan.
