Banua Tv, Banjarmasin – Aksi demonstrasi mahasiswa dan masyarakat yang berlangsung di depan Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan pekan lalu masih menjadi sorotan publik. Aksi yang berjalan tertib dan damai tersebut dinilai sebagai bentuk ekspresi kekecewaan masyarakat terhadap kinerja wakil rakyat, yang dinilai belum sepenuhnya tersampaikan ke publik.
Dosen Komunikasi Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Dr. Novaria Maulina menilai bahwa salah satu faktor penyebab munculnya aksi tersebut adalah kurangnya komunikasi publik yang efektif dari para pemangku kepentingan, terutama melalui media sosial.
“Sebagai lembaga negara atau pejabat publik bagaimana kemudian kita bisa mengemas informasi yang sekiranya tidak hanya sekadar publikasi yang sifatnya seremonial, misal di media sosial bagaimana konten-konten informasi yang diproduksi itu benar-benar menyampaikan dan menampilkan kinerja nyata, sehingga masyarakat bisa mengetahuinya bahwa dibalik meja-meja anggota DPR ternyata mereka bekerja gitu,” ujarnya.
Novaria menjelaskan, media sosial saat ini telah menjadi saluran utama masyarakat dalam mencari dan menyebarkan informasi. Sayangnya, komunikasi yang dibangun oleh lembaga-lembaga negara, termasuk legislatif, dinilai masih belum maksimal memanfaatkan platform tersebut.
Menurutnya, persepsi negatif terhadap kinerja DPRD dapat muncul karena minimnya informasi yang menjangkau masyarakat, meskipun para anggota dewan mengklaim telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka.
“Kenapa masyarakat menganggap DPR atau wakil rakyat tidak bekerja, walaupun menurut mereka sudah melaksanakan tanggungjawabnya, namun informasi mengenai kinerja DPR tidak sampai ke masyarakat,” tambahnya.
Lebih jauh, Novaria menyoroti maraknya informasi di media sosial yang memicu emosi publik, seperti isu penambahan tunjangan, kenaikan gaji, hingga kabar hoaks lainnya yang tidak terkonfirmasi.
“Ketidakterbukaan komunikasi inilah yang menjadi salah satu pemicu munculnya kritikan, protes hingga aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat, yang mana selama mereka menjabat sebagai wakil rakyat dinilai tidak melakukan apa-apa,” jelasnya.
Ia menegaskan, membangun komunikasi publik yang terbuka dan kreatif sangat penting dilakukan oleh pejabat publik, agar masyarakat tidak hanya disuguhi janji saat masa kampanye.
“Agar masyarakat juga tertarik, kinerja yang diposting juga jangan hanya seremonial seperti bagi-bagi apalah dan semacamnya, tetapi coba dikemas dalam bentuk story telling, bagaimana kemudian mereka bercerita apa yang sudah mereka lakukan apa yang akan mereka capai dari tujuan mereka,” katanya.
Meski demikian, Novaria memberikan apresiasi kepada DPRD Kalimantan Selatan yang hadir langsung saat aksi demonstrasi berlangsung dan mendengarkan aspirasi masyarakat secara terbuka.
“Walaupun begitu saya sangat mengapresiasi DPRD Kalsel yang hadir duduk bersama demonstran kemarin, mendengarkan langsung aspirasi mereka sampaikan, dimana menurutnya hal itu tidak dilakukan oleh DPRD dibeberapa daerah lain, sehingga aksi kemarin bisa berjalan dengan damai dan tertib,” tutupnya.
