Banua Tv, Banjar – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Banjar secara resmi dilantik dan langsung menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) di Aula KH Kasyful Anwar, Martapura, Sabtu (16/8/2025) pagi.
Sebanyak 50 pengurus resmi dilantik oleh Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Kalimantan Selatan, Alin Wijaya.
Prosesi pelantikan ditandai dengan penyerahan bendera dari Ketua DPW kepada Ketua DPD serta pengibaran bendera Tani Merdeka Indonesia oleh Ketua DPD yang baru, Muhammad Syarofi.
Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, Ikhwansyah, yang mewakili Bupati Banjar, Saidi Mansyur, mengapresiasi kehadiran organisasi tersebut.
Ia menyampaikan bahwa Tani Merdeka Indonesia dapat menjadi wadah strategis untuk menjembatani kebutuhan petani dengan kebijakan pemerintah.
“Melalui organisasi ini, aspirasi petani dapat disampaikan dengan lebih cepat, sekaligus menjadi jembatan antara kebijakan nasional dengan kebutuhan nyata di lapangan,” ujarnya saat membuka Rakerda.
Ikhwansyah juga mengajak seluruh pengurus dan anggota untuk memperkuat koordinasi serta menyusun program kerja yang realistis dan berorientasi pada kesejahteraan petani.
Ia menekankan pentingnya praktik pertanian ramah lingkungan sebagai upaya menjaga kelestarian sumber daya alam.
Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Kalimantan Selatan, Alin Wijaya, menjelaskan bahwa pembentukan DPD ini merupakan bagian dari implementasi program nasional ketahanan pangan. Sebelumnya organisasi ini dikenal dengan nama Tani Pejuang, yang kini berubah menjadi Tani Merdeka.
“Tugas utama kita adalah mendukung ketahanan pangan melalui hilirisasi tiga komoditas unggulan yakni kopi, kakao, dan kelapa. Itu yang paling kita prioritaskan saat ini,” jelas Alin.
Sementara itu, Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Banjar, Muhammad Syarofi, mengungkapkan bahwa pihaknya telah memetakan berbagai potensi daerah, terutama di sektor pertanian, perikanan, dan peternakan kambing serta sapi.
“Potensi Kabupaten Banjar sangat kaya dan melimpah. Kami yakin DPD Tani Merdeka dapat bersinergi dengan pemerintah daerah dan provinsi untuk mengembangkan sektor pangan secara optimal,” tegas Syarofi.
