Banua Tv, Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menegaskan bahwa pemblokiran sementara terhadap platform Internet Archive (archive.org) dilakukan sebagai langkah terukur dalam melindungi masyarakat dari konten ilegal.
Pemblokiran ini dilakukan setelah ditemukan materi yang melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya konten bermuatan perjudian online (judol) dan pornografi.
“Langkah ini bukan sekadar pemblokiran. Juga tidak diambil dengan gegabah. Kami telah berupaya berkomunikasi dengan pihak Internet Archive melalui surat resmi sebanyak beberapa kali, namun tidak mendapat respons yang memadai. Jadi langkah cepat harus diambil untuk menjaga ruang digital tetap sehat dan aman bagi masyarakat,” ujar Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alexander Sabar, di Jakarta, Kamis (29/5).
Menurut Alexander, Kemkomdigi telah menempuh berbagai tahapan, mulai dari pemberitahuan resmi, evaluasi konten, hingga koordinasi internal, sebelum akhirnya mengambil keputusan untuk melakukan pemblokiran sementara.
“Kami tidak pernah tiba-tiba menekan tombol blokir. Ada proses panjang yang kami tempuh, termasuk memberikan waktu kepada platform untuk merespons dan menindaklanjuti temuan kami,” jelasnya.
Ia menambahkan, ketika platform tidak merespons komunikasi resmi dan pada saat bersamaan ditemukan pelanggaran yang serius, maka pemblokiran menjadi langkah yang diperlukan.
Alexander menjelaskan bahwa temuan konten bermuatan pornografi dan perjudian menjadi perhatian serius karena bertentangan dengan UU ITE dan regulasi digital nasional.
“Ruang digital kita tidak boleh jadi ladang subur konten yang merusak. Kami di Kemkomdigi punya mandat untuk menertibkan itu, dan setiap langkah yang kami ambil adalah demi perlindungan publik,” tegasnya.
Kemkomdigi, kata Alexander, lebih mengedepankan pendekatan komunikasi dan koreksi. Namun jika tidak ada respons dari platform, maka negara berkewajiban untuk bertindak.
“Kami lebih memilih komunikasi dan koreksi, bukan sanksi. Tapi jika itu tak mungkin, maka perlindungan masyarakat harus jadi prioritas,” imbuhnya.
Selain konten berbahaya, Kemkomdigi juga menemukan materi yang berpotensi melanggar hukum kekayaan intelektual. Sebagai platform pengarsipan digital, Internet Archive menyimpan jutaan konten, termasuk buku, musik, film, dan perangkat lunak.
“Indonesia punya UU Hak Cipta. Kami juga bertanggung jawab melindungi industri kreatif nasional dari pembajakan digital. Maka konten-konten yang belum jelas status lisensinya perlu dievaluasi bersama,” ungkap Alexander.
Ia juga menekankan pentingnya melindungi karya kreator lokal. “Kalau ada buku atau film karya anak bangsa diarsipkan tanpa izin, tentu itu merugikan kreator kita. Negara tak bisa diam,” ucapnya.
Alexander memastikan bahwa pemblokiran ini bersifat sementara. Kemkomdigi akan membuka kembali akses ke Internet Archive apabila pelanggaran telah ditindaklanjuti dan sistem moderasi diperbaiki.
“Ini sudah jadi praktik umum dalam diplomasi digital. Ketika komunikasi tak berjalan, tindakan konkret bisa jadi penggerak solusi. Kami sudah lakukan itu dengan platform besar lainnya seperti YouTube, Google, dan TikTok,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa pembatasan terhadap platform digital bukan hal yang asing secara internasional. Sejumlah negara seperti Tiongkok, Rusia, India, dan Turki juga pernah membatasi akses ke Internet Archive karena alasan serupa.
“Tiongkok sudah memblokir sejak 2012, Rusia pernah blokir selama dua tahun, India memblokir sebagian akses karena konten sensitif, Turki juga sempat membatasi. Jadi ini bukan hal yang aneh dalam konteks pengelolaan kedaulatan digital,” ujar Alexander.
Kemkomdigi, menurut Alexander, tetap membuka ruang kerja sama dengan seluruh platform global selama ada komitmen untuk menghormati hukum di Indonesia.
“Komunikasi tetap terbuka. Kami ingin platform-platform seperti Internet Archive terus hadir, tetapi hadir dengan etika dan kepatuhan. Kami ingin ruang digital Indonesia menjadi tempat yang aman, bermanfaat, dan berdaya saing,” katanya.
Mengakhiri, Alexander menegaskan bahwa yang dilindungi bukan sekadar sistem digital, melainkan generasi masa depan bangsa.
“Pada akhirnya, yang kami jaga bukan sekadar sistem atau teknologi, tetapi manusia di balik layar, anak-anak kita, keluarga kita, generasi masa depan,” pungkasnya.
