Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Muhidin kembali serahkan bantuan kepada masyarakat terdampak banjir, kali ini menyasar Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Rabu (29/1/2025).
Muhidin turut didampingi oleh Dirjen Bina Marga Kementerian PU Roy Rizali Anwar, Plh Sekda Provinsi Kalsel Muhammad Syarifuddin, dan Bupati Banjar Saidi Mansyur.
Muhidin menerangkan, bantuan yang diberikan merupakan bentuk partisipasi SKPD lingkup Pemprov secara sukarela, tanpa ada batasan yang harus disediakan.
Warga terdampak, setiap Kepala Keluarga (KK) menerima bantuan dari Pemprov Kalsel berupa beras, mie instan, kopi, teh dan gula, selimut, makanan cepat saji, dan makanan tambahan bagi ibu hamil balita. Sedangkan dari partisipasi SKPD adalah minyak goreng (1 Liter) dan air mineral (1 Dus).
Pada kesempatan yang sama Muhidin turut menyalurkan bantuan dari dana pribadinya, berupa satu kotak (10 butir) telur serta uang tunai sebesar Rp50 juta bagi setiap 500 KK yang terdampak.
“Hari ini merupakan hari kelima kita melakukan peninjauan ke wilayah yang terdampak banjir cukup parah. Alhamdulillah hari ini ada 500 KK yang terdata untuk mendapatkan bantuan yang berasal dari SKPD lingkup Pemprov Kalsel, Kementerian Sosial RI dan pribadi saya sendiri,” ujar Muhidin dikutip dari MC Kalsel.
Muhidin turut menyampaikan keprihatinannya atas musibah banjir yang melanda beberapa wilayah di Kalsel, termasuk Kabupaten Banjar, khususnya Kecamatan Sungai Tabuk.
Dirinya menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan bantuan dan upaya penanganan yang cepat guna meringankan beban masyarakat terdampak dengan transparan dan tepat sasaran.
“Saya ingin seluruh bantuan sosial yang diberikan ini harus diawasi dengan ketat agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Jangan sampai bantuan ini nantinya ketika sampai di masyarakat malah berkurang, kalau ada masyarakat yang menemukan demikian harus lapor kepada pak bupati atau bila perlu ke gubernur biar kita tindak langsung,” tegasnya.
Dengan adanya bantuan ini, Muhidin berharap dapat sedikit meringankan beban masyarakat terdampak serta memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam penanggulangan bencana alam.
