Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Badan Perencanan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Banjar menggelar rapat ekspose hasil penelitian partisipasi masyarakat terhadap Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), di aula Bauntung Martapura. Selasa (23/5/2023) pagi.
Mengambil tema “Kebijakan Strategis dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Banjar” rapat ekspose dari sebuah penelitian yang merupakan hasil kerjasama dengan Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Muhammad Aryad al Banjari, yang dihadiri Bappedalitbang, Dinas Kesehatan, Disdukcapil, BPKPAD, DPMPTSP, Kecamatan Telaga Bauntung, BPJS dan beberapa peserta undangan lainnya.
Mewakili Kepala Bappedalitbang Sekretaris Bappedalitbang Hanafi menyebutkan, bahwa angka kepesertaan BPJS Kesehatan masyarakat di Kabupaten Banjar telah mencapai 63,94 persen, berdasarkan realisasi hitungan di awal tahun 2022.
“Persentase tersebut masih belum mendekati Universal Health Coverage yang ditargetkan RPJMN 2020–2024, yaitu sedikitnya 98% dari total populasi menjadi anggota JKN” ujar Hanafi.
Dirinya berharap nanti hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Banjar dalam mengambil langkah strategis untuk menentukan kebijakan untuk meningkatkan jumlah kepesertaan BPJS.
“Kita berharap hasil penelitian ini sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Banjar dalam rangka mengambil langkah strategis untuk menentukan kebijakan sebagai upaya untuk meningkatkan jumlah kepesertaan BPJS masyarakat Kabupaten Banjar,” Harapnya.
Sementara itu ketua tim peneliti Yati Nurhayati memaparkan, kegiatan ekspose kali ini untuk meminta masukan dan saran dari SKPD, masukan sendiri akan jadi bahan naskah akademik, agar tercipta kebijakan yang tepat sasaran bagi pemerintah daerah.
Ditambahkan salah satu tim peneliti Zakky, dari hasi enumerator beberapa faktor kurangnya partisipasi masyarakat dalam kepesertaan JKN, diantaranya sosialisasi belum tepat sasaran, yaitu sosialisasi dilakukan kepada orang-orang yang sebagain besar sudah masuk keanggotaan BPJS.
Selain itu masih banyak mindset masyarakat yang beranggapan bayar BPJS kalau tidak sakit berarti digunakan oleh orang lain.
“Perlu pemahaman mendalam kepada masyarakat bahwa JKN sifatnya sosial, yaitu saling bantu dari masyarakat kepada masyarakat,” ujar Zakky.
Selain paparan, kegiatan ini juga diisi dengan sesi diskusi tanya jawab, dimana beberapa SKPD memberikan masukannya kepada tim peneliti.
