15 Desa di Kabupaten Banjar Masih Blank Spot, Pemkab Percepat Pemerataan Sinyal Telekomunikasi
Banua Tv, Banjar – Pemerintah Kabupaten Banjar terus mendorong pemerataan akses telekomunikasi hingga ke wilayah terpencil.
Melalui Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (DKISP), Pemkab Banjar melakukan pendataan ulang daerah yang masih mengalami blank spot sinyal dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Infrastruktur Telekomunikasi, yang digelar di salah satu hotel di Kota Banjarbaru, Rabu (14/01/2026) pagi.
Rakor itu menjadi langkah strategis untuk memastikan seluruh wilayah Kabupaten Banjar dapat menikmati layanan komunikasi yang memadai, seiring meningkatnya kebutuhan layanan publik berbasis digital.
Kegiatan tersebut diinisiasi PT Comtelindo dan dibuka oleh Bupati Banjar Saidi Mansyur yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Banjar Yudi Andrea.
Hadir dalam kegiatan ini Kepala DKISP Banjar M Aidil Basith, perwakilan PT Comtelindo Fajar Aulia, para camat se-Kabupaten Banjar, serta staf Bidang E-Government DKISP Banjar.
Kepala DKISP Banjar M Aidil Basith mengungkapkan, hingga kini masih terdapat 15 desa di Kabupaten Banjar yang belum terjangkau sinyal telekomunikasi. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena berdampak langsung pada pelayanan masyarakat.
“Menyikapi permasalahan sinyal tersebut, hari ini kita bekerja sama dengan PT Comtelindo dan bersama-sama mencari format yang paling tepat untuk menyelesaikannya dalam waktu secepatnya,” ujar Basith.
Ia menjelaskan, pendataan ulang dilakukan untuk memperoleh data yang lebih akurat terkait kondisi riil di lapangan.
Basith juga meminta para camat agar menyampaikan data konkret dari wilayah masing-masing, yang selanjutnya akan dicocokkan dan dibahas bersama dalam forum rakor.
Basith menambahkan, kegiatan rakor ini sepenuhnya dibiayai oleh PT Comtelindo dan diharapkan dapat menjadi awal kerja sama yang berkelanjutan antara pihak swasta dan Pemerintah Kabupaten Banjar dalam penyediaan infrastruktur telekomunikasi.
Sementara itu, Sekda Banjar Yudi Andrea menilai persoalan blank spot tidak terlepas dari kondisi geografis Kabupaten Banjar yang memiliki wilayah luas dengan karakter topografi beragam.
Beberapa kecamatan memiliki kawasan pegunungan atau lokasi yang jauh dari pusat kota, sehingga menyulitkan pembangunan menara pemancar.
“Akibatnya masih terdapat titik blank spot atau sinyal lemah yang tentu saja menghambat pelayanan publik,” ujarnya.
Yudi menekankan, kehadiran PT Comtelindo dalam rakor ini menjadi sarana transfer of knowledge sekaligus forum untuk memetakan solusi yang paling memungkinkan diterapkan.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu mendapatkan paparan teknis terkait teknologi terbaru, terutama untuk wilayah yang sulit dijangkau oleh kabel fiber optik maupun menara konvensional.
“Semoga dari pertemuan ini terjalin komunikasi dua arah terkait data-data yang dibutuhkan dalam pemenuhan informasi daerah-daerah yang masih blank spot. Mengingat saat ini hampir seluruh layanan berbasis digital, maka persoalan blank spot ini harus kita diskusikan karena sangat mempengaruhi pelayanan dasar kepada masyarakat,” ucap Yudi.
Ia juga mengingatkan agar setiap rencana tindak lanjut kerja sama ke depan tetap berpedoman pada regulasi dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Melalui rakor ini, Pemerintah Kabupaten Banjar berharap dapat menghasilkan rekomendasi yang jelas dan dapat segera ditindaklanjuti, sekaligus memperkuat sinergi antara perangkat daerah dan mitra pemerintah dalam mewujudkan pemerataan layanan telekomunikasi bagi seluruh masyarakat.
