100 PNS Ikuti Uji Kompetensi Analis Kebijakan di Samarinda, Balangan Kirim Peserta Terbanyak
Kabupaten Balangan tercatat sebagai daerah dengan jumlah peserta terbanyak, yaitu 34 orang. Rinciannya terdiri dari satu peserta pada Angkatan I, 22 peserta pada Angkatan II, dan 11 peserta pada Angkatan III. Seluruh peserta dari Balangan mengikuti uji kompetensi perpindahan jabatan ke JFAK.
Uji kompetensi ini menjadi bagian dari tahapan dalam memastikan kesiapan PNS menjalankan tugas sebagai analis kebijakan, yang memiliki peran dalam penyusunan dan analisis kebijakan publik berbasis data.
Salah satu peserta, Lindra Hidayat, guru SDN Munjung, menyampaikan pengalamannya selama mengikuti kegiatan tersebut.
“Biasanya kami fokus pada kegiatan belajar-mengajar di sekolah, BOS, Dapodik, dan sejenisnya. Di sini kami dituntut berpikir lebih luas dan analitis. Perjalanan darat belasan jam menuju Samarinda terasa terbayar dengan pengalaman yang luar biasa,” ungkapnya, Selasa (7/4/2026).
Peserta lainnya, Norlatipah, guru SMPN 1 Paringin, juga menyampaikan bahwa proses ujian menjadi bagian dari penguatan kapasitas diri.
“Penyusunan policy brief dalam waktu terbatas benar-benar melatih kemampuan berpikir kritis dan sistematis. Ini bukan sekadar ujian, tetapi bagian dari proses bertumbuh,” ujarnya.
Helmi Rahman, Kasubbag Umum dan Kepegawaian DPMPTSP Balangan, menilai materi yang disampaikan narasumber membantu peserta dalam memahami peran analis kebijakan.
Perwakilan tim pendamping dari BKPSDM Balangan, Reza Fahdina, menyampaikan bahwa peserta telah didorong untuk melakukan persiapan sebelum mengikuti uji kompetensi.
“Kami mendorong peserta agar benar-benar mempersiapkan diri, memahami peran dan kompetensi analis kebijakan, sehingga memiliki peluang besar untuk lulus. Selain itu, kami juga menggali informasi teknis pelaksanaan dari panitia sebagai bahan pembelajaran untuk pelaksanaan kegiatan serupa di masa mendatang,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Balangan, Sufriannor, menyampaikan bahwa kebutuhan analis kebijakan di daerah masih cukup besar.
“Kami berharap peserta dari Balangan dapat lulus seluruhnya sehingga formasi jabatan yang masih kosong dapat segera terisi. Dengan bertambahnya analis kebijakan, diharapkan kinerja organisasi semakin meningkat dan kualitas kebijakan daerah menjadi lebih baik,” ujarnya.
